Pilarnkri.com
Jakarta – Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) resmi meluncurkan Tim Khusus Ekologi dalam rangkaian diskusi publik bertajuk “Deforestasi dan Keadilan Iklim” dengan tema “Investasi Hijau atau Hijau yang Diinvestasikan: Menakar Komodifikasi Hutan dan Masa Depan Ekologi Indonesia” di Koat Coffee, Menteng, Jakarta, Senin (6/7/2026).
Peluncuran tim khusus tersebut menjadi bentuk komitmen PB PMII dalam mengawal isu lingkungan hidup, kehutanan, dan keadilan iklim di Indonesia. Diskusi menghadirkan Penasihat Utama Menteri Kehutanan RI Silverius Oscar Unggul (Bang Onte), Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKB Syafruddin, serta Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Ghufron Mabruri.
Dalam paparannya, Silverius Oscar Unggul menyampaikan bahwa perubahan iklim telah menjadi persoalan global yang tidak bisa diabaikan. Menurutnya, Indonesia memiliki peluang besar menjadikan pelestarian hutan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi melalui perdagangan karbon dan pemulihan kawasan hutan.
Ia menjelaskan bahwa paradigma pembangunan saat ini telah berubah. Jika dahulu hutan ditebang untuk menghasilkan keuntungan ekonomi, kini menjaga hutan justru dapat memberikan nilai ekonomi melalui skema bisnis karbon. Selain itu, pengembangan pertanian regeneratif yang mengombinasikan tanaman kehutanan dengan komoditas seperti kopi dan kakao menjadi contoh bahwa pelestarian lingkungan dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Ekonomi dan ekologi tidak lagi harus dipertentangkan. Justru ekologi yang terjaga akan melahirkan ekonomi yang berkelanjutan,” ujarnya.
Silverius juga mengapresiasi langkah PB PMII membentuk Tim Khusus Ekologi sebagai wadah generasi muda dalam mengawal kebijakan lingkungan hidup secara lebih aktif.
Sementara itu, Anggota Komisi XII DPR RI Syafruddin menyoroti tantangan besar Indonesia dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan energi nasional dan kelestarian lingkungan.
Ia menjelaskan bahwa Indonesia merupakan salah satu produsen sekaligus eksportir batu bara terbesar di dunia, sementara sekitar 80 persen pembangkit listrik nasional masih bergantung pada batu bara sebagai sumber energi.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa transisi menuju energi bersih membutuhkan proses yang matang karena kebutuhan energi nasional masih sangat tinggi. Di sisi lain, eksploitasi sumber daya alam juga harus dikendalikan agar tidak terus memperparah kerusakan lingkungan.
Syafruddin menegaskan pentingnya pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945 agar pengelolaan sumber daya alam benar-benar dilakukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, bukan hanya menguntungkan segelintir pihak.
Ia juga mengajak generasi muda untuk terus memberikan gagasan dan mengawal kebijakan negara dalam mewujudkan tata kelola energi dan lingkungan yang berkeadilan bagi generasi mendatang.
Pada kesempatan yang sama, Anggota Kompolnas Ghufron Mabruri mengangkat pentingnya perspektif keamanan lingkungan (environmental security) dalam sistem keamanan nasional.
Menurut Ghufron, kerusakan lingkungan tidak hanya berdampak pada ekosistem, tetapi juga dapat memicu konflik sosial, sengketa agraria, hingga mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.
Ia menjelaskan bahwa kepolisian perlu memperkuat pendekatan lingkungan dalam seluruh fungsi pelayanan, pencegahan, hingga penegakan hukum. Namun penyelesaian persoalan lingkungan tidak dapat dilakukan oleh aparat semata.
“Diperlukan kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, media, dan mahasiswa agar tata kelola lingkungan yang berkeadilan benar-benar terwujud,” ujarnya.
Ghufron berharap Tim Khusus Ekologi PB PMII tidak berhenti sebagai simbol organisasi, tetapi mampu menjadi motor penggerak advokasi, pengawasan, pendidikan publik, dan kolaborasi dalam menghadapi berbagai bentuk kejahatan lingkungan.
Menutup kegiatan tersebut, Ketua Umum PB PMII M. Shofiyulloh Cokro atau Gus Shofi menegaskan bahwa pembentukan Tim Khusus Ekologi merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan konstitusional organisasi dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup.
Menurutnya, tantangan terbesar Indonesia saat ini meliputi deforestasi, alih fungsi lahan, eksploitasi sumber daya alam, hingga perubahan iklim yang mengancam masa depan generasi muda.
Ia menegaskan bahwa peran utama aktivis adalah melakukan pencegahan dengan terus menyuarakan isu-isu strategis sebelum kerusakan lingkungan semakin parah.
“Kalau aktivis berhenti bersuara, maka kerusakan akan terus terjadi. Aktivis harus menjadi pengingat negara agar pembangunan tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjamin keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan rakyat,” tegasnya.
Gus Shofi juga mengingatkan bahwa amanat Pasal 33 UUD 1945 menegaskan sumber daya alam harus dikelola negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ia menambahkan bahwa nilai-nilai Islam juga mengajarkan bahwa air, hutan, dan sumber daya alam merupakan amanah yang harus dijaga untuk kepentingan bersama.
Karena itu, PB PMII berkomitmen menjadikan Tim Khusus Ekologi sebagai wadah konsolidasi gerakan, pengawasan kebijakan, edukasi publik, serta kolaborasi dengan pemerintah, DPR, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan seluruh pemangku kepentingan dalam memperjuangkan keadilan iklim dan keberlanjutan lingkungan hidup di Indonesia.
Melalui pembentukan Tim Khusus Ekologi, PB PMII berharap lahir gerakan kolektif generasi muda yang mampu mengawal kebijakan pembangunan agar tetap berpihak pada kelestarian lingkungan, keadilan sosial, serta keberlangsungan kehidupan generasi yang akan datang.
