Pilarnkri.com
Jakarta, – Gagasan besar tentang kemandirian ekonomi bangsa kembali mengemuka melalui Peluncuran Buku Soemitro Djojohadikusumo Anti Penjajahan yang dirangkaikan dengan Simposium Nasional bertema “Urgensi Undang-Undang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial dalam Menata Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045”, yang diselenggarakan pada Selasa (4/8/2026) di RRI Jakarta.
Kegiatan ini menjadi ruang intelektual yang mempertemukan akademisi, ekonom, peneliti, tokoh dunia usaha, serta insan media untuk mendiskusikan arah pembangunan ekonomi Indonesia yang berlandaskan konstitusi, berpihak kepada kepentingan nasional, serta berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
Simposium menghadirkan sejumlah narasumber terkemuka, di antaranya Dr. Agus Rizal, S.E., M.M. selaku penulis, peneliti, dan ekonom strukturalis, Mukit Hendrayatno selaku Komisaris Utama Ethos Group, Dr. Ignatius Hendrasmo, M.A. selaku Direktur RRI, Prof. Didin S. Damanhuri selaku Guru Besar Ekonomi Politik IPB, Prof. Yudhie Haryono, Ph.D. selaku CEO Nusantara Center, serta Dedi Setiadi, S.Kom., M.M. sebagai penulis, peneliti, dan dosen Universitas MH Thamrin.
Dalam sambutannya, Prof. Didin S. Damanhuri menegaskan bahwa pemikiran Soemitro Djojohadikusumo masih sangat relevan dalam menghadapi tantangan ekonomi global dewasa ini. Menurutnya, Indonesia membutuhkan keberanian untuk membangun sistem ekonomi yang berdaulat, berkeadilan, dan tidak bergantung pada kekuatan ekonomi asing.
Ia menyampaikan bahwa cita-cita Indonesia Emas 2045 tidak akan terwujud apabila bangsa ini hanya menjadi pasar bagi kepentingan global. Karena itu, diperlukan keberpihakan nyata melalui regulasi yang mampu memperkuat industri nasional, melindungi sumber daya strategis, serta memastikan hasil pembangunan dinikmati secara merata oleh seluruh rakyat Indonesia.
“Pemikiran Soemitro Djojohadikusumo mengingatkan kita bahwa kemerdekaan politik harus dibarengi dengan kemerdekaan ekonomi. Tanpa kedaulatan ekonomi, bangsa akan terus menghadapi berbagai bentuk penjajahan dalam wajah yang berbeda,” ujarnya.
Peluncuran buku ini menjadi momentum penting untuk menghidupkan kembali warisan pemikiran Soemitro Djojohadikusumo yang dikenal sebagai salah satu arsitek pembangunan ekonomi Indonesia. Melalui buku tersebut, pembaca diajak memahami perjuangan intelektual Soemitro dalam membangun fondasi ekonomi nasional yang mandiri, produktif, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.
Sementara itu, Dr. Agus Rizal, S.E., M.M. menjelaskan bahwa buku Soemitro Djojohadikusumo Anti Penjajahan tidak hanya mengulas perjalanan sejarah seorang tokoh ekonomi nasional, tetapi juga menghadirkan refleksi kritis mengenai tantangan ekonomi Indonesia saat ini.
Menurutnya, berbagai persoalan seperti ketimpangan ekonomi, dominasi modal asing, lemahnya industrialisasi, hingga rendahnya nilai tambah sumber daya alam menjadi pekerjaan besar yang membutuhkan keberanian politik melalui pembentukan Undang-Undang Perekonomian Nasional yang komprehensif.
“Indonesia membutuhkan fondasi hukum yang mampu mengintegrasikan pembangunan ekonomi dengan kesejahteraan sosial. Hal ini sejalan dengan amanat konstitusi bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan,” ungkapnya.
Direktur RRI Dr. Ignatius Hendrasmo, M.A. menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya forum ilmiah tersebut. Menurutnya, RRI sebagai lembaga penyiaran publik memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan ruang dialog yang mendorong lahirnya gagasan-gagasan strategis bagi kemajuan bangsa.
Ia berharap diskusi akademik seperti ini mampu memperkaya perspektif masyarakat mengenai pentingnya pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Pada kesempatan yang sama, Mukit Hendrayatno menilai kolaborasi antara dunia usaha, akademisi, pemerintah, dan masyarakat menjadi faktor utama dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Menurutnya, pembangunan ekonomi tidak cukup hanya mengandalkan investasi, tetapi juga harus memastikan tumbuhnya pelaku usaha nasional yang kuat, inovatif, dan mampu bersaing di tingkat global.
Sementara itu, Prof. Yudhie Haryono, Ph.D. menekankan bahwa Indonesia membutuhkan paradigma pembangunan baru yang berorientasi pada inovasi, ilmu pengetahuan, teknologi, serta penguatan karakter kebangsaan. Ia menyebut bahwa Indonesia Emas 2045 harus dibangun melalui sinergi antara kecerdasan intelektual, kemandirian ekonomi, dan keadilan sosial.
Sedangkan Dedi Setiadi, S.Kom., M.M. menambahkan bahwa penguatan literasi ekonomi menjadi salah satu instrumen penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan nasional. Menurutnya, buku ini diharapkan menjadi referensi akademik sekaligus inspirasi bagi generasi muda untuk memahami arah kebijakan ekonomi Indonesia secara lebih mendalam.
Diskusi yang berlangsung dinamis tersebut menghasilkan berbagai pandangan strategis mengenai pentingnya menghadirkan regulasi yang mampu memperkuat sistem perekonomian nasional sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Para peserta sepakat bahwa kesejahteraan sosial harus menjadi orientasi utama dalam setiap kebijakan ekonomi negara.
Peluncuran buku Soemitro Djojohadikusumo Anti Penjajahan sekaligus menjadi pengingat bahwa pemikiran para pendiri bangsa dan ekonom nasional tetap memiliki relevansi dalam menjawab tantangan zaman. Semangat anti-penjajahan yang dahulu diwujudkan melalui perjuangan politik, kini diterjemahkan dalam bentuk perjuangan membangun kedaulatan ekonomi, memperkuat industri nasional, melindungi kepentingan rakyat, dan mewujudkan keadilan sosial.
Melalui simposium nasional ini, para peserta berharap lahir rekomendasi kebijakan yang dapat menjadi masukan bagi pemerintah dan pemangku kepentingan dalam menyusun Undang-Undang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045 yang maju, berdaulat, mandiri, adil, dan sejahtera.
