Pilarnkri.com
JAKARTA — Penguatan sektor perkaretan nasional dinilai membutuhkan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah, petani, dan dunia industri. Modernisasi di tingkat petani menjadi salah satu langkah penting untuk meningkatkan produksi bahan olah karet sekaligus mengoptimalkan kapasitas industri pengolahan yang saat ini belum termanfaatkan secara maksimal.
Anggota Dewan Karet Indonesia, Uhendi Haris, mengatakan momentum pengukuhan kepengurusan baru harus menjadi energi baru bagi generasi muda dan petani karet untuk bersama-sama membenahi berbagai persoalan yang masih membelenggu sektor perkaretan nasional.
“Ini momentum bagi anak-anak muda yang ingin berjuang untuk petani karet. Dari sisi pemerintah juga sudah memberikan dorongan, jadi ini ibarat gayung bersambut.
Namun, di belakangnya tentu banyak masalah, kendala, dan tantangan yang harus kita hadapi bersama,” ujar Uhendi Haris yang juga menjabat sebagai asisten eksekutif direktur Gapkindo saat ditemui di sela-sela acara pengukuhan kepengurusan DPP APKARINDO dan Diskusi Nasional bersama Petami Karet. Senin, 14 September 2026 di Auditorium Gedung F, Kementerian Pertanian RI, Jakarta.
Menurutnya, salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian serius adalah menurunnya pasokan bahan olah karet dari tingkat petani. Kondisi tersebut turut berdampak terhadap volume ekspor karet nasional.
Uhendi menegaskan, persoalan tersebut bukan disebabkan oleh ketidaksiapan industri pengolahan. Sebaliknya, industri karet nasional dinilai memiliki kapasitas yang cukup besar untuk menyerap produksi petani.
“Kalau dari sisi industri, kita siap semua, cuma penurunan ekspor itu terjadi karena bahan olah karet yang dihasilkan petani mengalami penurunan. Padahal, kapasitas pabrik yang dimiliki anggota Gapkindo sangat besar,” jelasnya.
Kapasitas Pabrik di Atas 4 Juta Ton
Uhendi mengungkapkan, kapasitas terpasang industri karet nasional mencapai lebih dari 4 juta ton per tahun. Namun, keterbatasan bahan baku menyebabkan kapasitas tersebut belum dapat dimanfaatkan secara optimal.
Saat ini, utilisasi pabrik disebut baru berada di kisaran 50 persen, atau sekitar 2 juta ton per tahun.
Kondisi itu menunjukkan adanya kesenjangan antara kapasitas industri dengan kemampuan produksi bahan olah karet di tingkat petani.
Karena itu, menurut Uhendi, modernisasi petani menjadi agenda yang tidak bisa ditunda. Peningkatan produktivitas, peremajaan tanaman, penggunaan teknologi, serta penguatan tata kelola perkebunan rakyat diperlukan agar produksi karet kembali meningkat.
“Modernisasi di tingkat petani menjadi langkah penting agar produksi bahan olah karet kembali meningkat dan dapat memenuhi kapasitas pabrik yang sudah tersedia,” katanya.
Di sisi lain, Uhendi menyambut positif komitmen pemerintah melalui Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian yang menekankan pentingnya perhatian terhadap berbagai komoditas perkebunan, termasuk karet.
Menurutnya, kebijakan pemerintah harus mampu memberikan ruang yang seimbang bagi komoditas perkebunan strategis, terutama komoditas yang memiliki kontribusi terhadap perekonomian masyarakat dan ekspor nasional.
Ia berharap pemerintah, petani, Dewan Karet Indonesia, Gapkindo, serta seluruh pemangku kepentingan memiliki komitmen yang sama dalam membangun kembali industri perkaretan nasional.
“Harapan kita semua pemangku kepentingan—pemerintah, petani, hingga organisasi seperti Gapkindo—punya komitmen yang sama.
Jika pasokan bahan olah dari petani siap dan memadai, industri siap menyerap dan mengoptimalkan kembali potensi ekspor karet Indonesia,” pungkasnya. (*)
