Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta, Lusiana Herawati: Optimalkan PAD, Bapenda DKI Jakarta Perkuat Inovasi Pembayaran Digital dan Kolaborasi Lintas Sektor
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta, Lusiana Herawati: Digitalisasi Pembayaran Kunci Transparansi dan Efektivitas Pengelolaan Pendapatan Daerah
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta, Lusiana Herawati: Akselerasi PAD DKI Jakarta, Bapenda Dorong Ekosistem Pembayaran Daerah yang Modern dan Terintegrasi
Jakarta, Indonesiatodays
Penguatan inovasi digitalisasi sistem pembayaran pemerintah daerah dinilai menjadi salah satu langkah penting dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah sekaligus mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Kamis (24/9/2026).
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta, Lusiana Herawati, saat menjadi narasumber dalam kegiatan bertema “Penguatan Inovasi Digitalisasi Sistem Pembayaran Pemda untuk Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah.”
Dalam kesempatan tersebut, Lusiana menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi digital dalam sistem pembayaran pemerintah daerah. Menurutnya, digitalisasi tidak hanya berfokus pada kemudahan transaksi, tetapi juga merupakan bagian dari upaya membangun sistem pengelolaan pendapatan yang lebih efektif, transparan, terintegrasi, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.
”Perkembangan teknologi menuntut pemerintah daerah untuk terus melakukan inovasi dalam pengelolaan penerimaan daerah. Melalui sistem pembayaran digital yang terintegrasi, kami ingin memberikan kemudahan maksimal bagi warga Jakarta sekaligus memastikan pemantauan serta pengelolaan pendapatan daerah berjalan lebih optimal, transparan, dan akuntabel,” ujar Lusiana kepada awak media.
Lusiana menjelaskan, optimalisasi PAD membutuhkan dukungan ekosistem digital yang solid serta kolaborasi erat antara pemerintah daerah, sektor perbankan, penyedia jasa pembayaran, dan seluruh pemangku kepentingan terkait. Kolaborasi ini krusial agar proses pembayaran berbagai kewajiban pajak dan retribusi daerah dapat dilakukan secara mudah, cepat, aman, dan dapat diakses dari mana saja.
Selain memberikan kemudahan bagi masyarakat, digitalisasi sistem pembayaran dinilai mampu memperkuat akurasi data penerimaan daerah secara real-time. Data yang terintegrasi ini menjadi pijakan strategis bagi pemerintah daerah dalam melakukan evaluasi serta pengambilan kebijakan pengelolaan pendapatan secara tepat sasaran.
Lebih lanjut, Lusiana menegaskan bahwa Bapenda Provinsi DKI Jakarta komitmen untuk terus melahirkan inovasi pelayanan yang sejalan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Langkah ini merupakan bagian penting dari transformasi digital pelayanan publik secara keseluruhan.
”Penguatan tata kelola pendapatan daerah berbasis digital pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan PAD. Hasil dari optimalisasi ini akan dikembalikan lagi kepada masyarakat melalui pembiayaan berbagai program pembangunan prioritas dan peningkatan fasilitas pelayanan publik di DKI Jakarta,” pungkasnya.
Dengan penguatan inovasi dan kolaborasi lintas sektor, transformasi digital sistem pembayaran pemerintah daerah diharapkan mampu menciptakan ekosistem penerimaan daerah yang lebih modern, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Tentang Bapenda DKI Jakarta:
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta adalah perangkat daerah yang bertugas dalam perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan di bidang pengelolaan pendapatan daerah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
