Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example floating
Example floating
Example 728x250
DIKKESKesehatanNasional

PENYANDANG DISABILITAS MENGGUGAT MENTERI KESEHATAN DAN MENTERI SOSIAL

5827
×

PENYANDANG DISABILITAS MENGGUGAT MENTERI KESEHATAN DAN MENTERI SOSIAL

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

Pilarnkri.com

 

Example 300x600

96 Organisasi Disabilitas dari Seluruh Indonesia Layangkan Surat Terbuka, Tolak Kewajiban Pemeriksaan Dokter Spesialis yang Mengancam Akses Jutaan Penyandang Disabilitas terhadap Hak-Haknya

Koalisi Nasional Disabilitas Untuk Perlindungan Sosial Yang Inklusif mendesak Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan meninjau kembali rencana kewajiban pemeriksaan dokter spesialis sebagai satu-satunya mekanisme memperoleh Surat Keterangan Disabilitas (SKD). Kebijakan tersebut dinilai tidak realistis dan berpotensi mengecualikan jutaan penyandang disabilitas, terutama mereka yang tinggal di wilayah kepulauan, pedesaan, daerah terpencil, dan institusi sosial.

Jakarta, 19 November 2026.

Sebanyak 96 organisasi penyandang disabilitas dan organisasi masyarakat sipil dari berbagai wilayah Indonesia, yang tergabung dalam Koalisi Nasional Disabilitas Untuk Perlindungan Sosial Yang Inklusif, menyampaikan surat terbuka kepada Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), menyatakan keberatan serius terhadap rencana kewajiban pemeriksaan dokter spesialis sebagai satu-satunya mekanisme memperoleh Surat Keterangan Disabilitas (SKD) bagi ragam disabilitas tertentu.

Melalui konferensi pers yang diselenggarakan pada 19 November 2026, Koalisi menyampaikan secara terbuka isi surat tersebut, yang didukung organisasi penyandang disabilitas dari berbagai ragam dan wilayah Indonesia, termasuk organisasi penyandang disabilitas netra, Tuli, fisik, intelektual, psikososial, serta organisasi disabilitas lainnya.

Koalisi menilai rencana kebijakan tersebut tidak realistis karena jumlah dan persebaran dokter spesialis di Indonesia belum merata. Persyaratan ini berpotensi menghambat jutaan penyandang disabilitas memperoleh Kartu Penyandang Disabilitas (KPD) dan mengakses berbagai hak, termasuk konsesi, perlindungan sosial, pendidikan, pekerjaan, layanan publik, dan fasilitas lainnya.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan perwakilan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial dalam berbagai forum pembahasan, pemeriksaan dokter spesialis diarahkan menjadi persyaratan bagi ragam disabilitas tertentu, termasuk disabilitas netra, Tuli, intelektual, dan psikososial.

Padahal, dalam rancangan pengaturan penerbitan KPD yang sedang disusun Kementerian Sosial, SKD menjadi salah satu persyaratan untuk memperoleh KPD. Sementara itu, Kementerian Kesehatan sedang menyiapkan mekanisme penerbitan SKD yang mensyaratkan keterlibatan dokter spesialis untuk ragam disabilitas tertentu.

Akibatnya, muncul rantai persyaratan administratif yang berpotensi sulit dipenuhi: untuk memperoleh KPD diperlukan SKD, sedangkan untuk mendapatkan SKD penyandang disabilitas harus menjalani pemeriksaan dokter spesialis yang belum tentu tersedia atau terjangkau.

Koalisi mempertanyakan bagaimana pemerintah dapat mewajibkan suatu persyaratan secara nasional apabila fasilitas dan tenaga medis yang diperlukan untuk memenuhinya belum tersedia dan dapat diakses secara merata.

Penyandang Disabilitas di Maluku Utara Harus Menyeberang Pulau untuk Mengurus SKD

Keberatan utama Koalisi adalah ketimpangan distribusi dokter spesialis dan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan.

Di sejumlah provinsi, dokter spesialis tertentu hanya tersedia di kota-kota besar. Bagi penyandang disabilitas yang tinggal di pulau-pulau kecil atau daerah terpencil, kewajiban mendatangi dokter spesialis berarti harus menempuh perjalanan jauh, bahkan menyeberang ke pulau lain.

Dalam rapat nasional organisasi penyandang disabilitas yang diselenggarakan secara daring pada 18 November 2026, Risal Assor, perwakilan organisasi penyandang disabilitas dari Maluku Utara, menyampaikan kekhawatiran mengenai dampak kebijakan tersebut terhadap penyandang disabilitas di wilayah kepulauan.

“Apakah kebijakan Surat Keterangan Disabilitas ini sudah mempertimbangkan situasi dan tantangan yang kami hadapi sebagai penyandang disabilitas yang tinggal di wilayah kepulauan? Di Provinsi Maluku Utara, sebagian besar dokter spesialis hanya tersedia di Kota Ternate. Akibatnya, anggota kami yang tinggal di pulau-pulau lain harus menyeberang ke Ternate hanya untuk mengurus Surat Keterangan Disabilitas. Ini tentu membutuhkan biaya, waktu, dan akses transportasi yang tidak mudah,” ungkap Risal.

Menurut Risal, Maluku Utara memiliki 1.474 pulau, dengan 89 pulau berpenghuni. Kondisi geografis tersebut seharusnya menjadi pertimbangan penting dalam merancang kebijakan yang berlaku secara nasional.

“Jangan sampai persyaratan administrasi justru menjadi hambatan baru bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan pengakuan dan mengakses hak-haknya,” tegasnya.

Persoalan serupa berpotensi terjadi di wilayah kepulauan lainnya, seperti Maluku dan Nusa Tenggara Timur, serta wilayah pedalaman yang jauh dari pusat layanan kesehatan.

Untuk mengakses dokter spesialis, penyandang disabilitas mungkin harus menggunakan kapal atau pesawat, melanjutkan perjalanan darat, bahkan menginap karena perjalanan dan pemeriksaan tidak dapat diselesaikan dalam satu hari.

Biaya yang harus dikeluarkan tidak hanya mencakup pemeriksaan dokter, tetapi juga transportasi, makan, penginapan, serta biaya perjalanan pendamping. Bagi penyandang disabilitas dengan kondisi ekonomi terbatas, biaya perjalanan tersebut dapat jauh melampaui biaya pemeriksaan medis itu sendiri.

Yeni Rosa Damayanti, Ketua Perhimpunan Jiwa Sehat (PJS/IMHA), dalam rapat konsolidasi organisasi penyandang disabilitas pada 11 November 2026 juga mempertanyakan kesetaraan akses antara penyandang disabilitas yang tinggal di kota besar dan mereka yang berada di wilayah terpencil.

“Masalah utamanya adalah apakah semua penyandang disabilitas netra di Indonesia, termasuk mereka yang tinggal di wilayah terpencil atau wilayah 5T, bisa memiliki akses dan menikmati hak yang sama dengan teman-teman netra yang tinggal di kota besar,” ujar Yeni.

Koalisi menegaskan bahwa kebijakan nasional tidak boleh hanya dirancang berdasarkan kondisi pelayanan kesehatan di kota-kota besar. Pemerintah harus mempertimbangkan kenyataan geografis, distribusi tenaga medis, dan kemampuan ekonomi penyandang disabilitas di seluruh Indonesia.

Jika dokter spesialis tidak tersedia di tempat tinggal mereka, negara tidak boleh menjadikan pemeriksaan dokter spesialis sebagai satu-satunya pintu untuk memperoleh pengakuan dan mengakses hak-hak penyandang disabilitas.

Jawa Timur: Penyandang Disabilitas Psikososial dan Penghuni Panti Menghadapi Hambatan Berlapis

Persoalan ketersediaan dokter spesialis juga menjadi perhatian organisasi penyandang disabilitas di Jawa Timur.

Dalam rapat nasional yang sama, Saiful Anam, perwakilan organisasi penyandang disabilitas Jawa Timur, menyampaikan bahwa kewajiban pemeriksaan oleh psikiater akan mempersulit penyandang disabilitas psikososial yang tinggal jauh dari pusat pelayanan kesehatan.

“Kami di Jawa Timur melihat bahwa persyaratan Surat Keterangan Disabilitas yang mengharuskan pemeriksaan oleh dokter spesialis, khususnya psikiater, akan menjadi hambatan bagi penyandang disabilitas yang tinggal jauh dari pusat kota. Tidak semua Puskesmas memiliki psikiater. Artinya, penyandang disabilitas harus dirujuk ke fasilitas kesehatan tingkat berikutnya untuk mendapatkan pemeriksaan tersebut. Proses ini tentu membutuhkan biaya, waktu, dan akses transportasi yang tidak sedikit,” ujar Saiful.

Saiful juga mengingatkan bahwa kebijakan tersebut akan menimbulkan persoalan yang lebih berat bagi penyandang disabilitas psikososial yang tinggal di panti-panti rehabilitasi atau institusi sosial.

“Kami juga mempertanyakan bagaimana nasib penyandang disabilitas psikososial yang tinggal dan terkurung di panti-panti rehabilitasi mental. Bagaimana mereka dapat mengakses Surat Keterangan Disabilitas jika pemeriksaan harus dilakukan oleh psikiater, sementara mereka berada dalam situasi terisolasi dan memiliki keterbatasan untuk keluar dari panti?” tanyanya.

Koalisi menilai persoalan tersebut sangat serius. Penyandang disabilitas psikososial yang tinggal di institusi sering kali tidak memiliki kebebasan untuk keluar, mengurus dokumen kependudukan, mengakses fasilitas kesehatan secara mandiri, atau menentukan sendiri kapan dan bagaimana mereka memperoleh pelayanan.

Apabila SKD hanya dapat diperoleh melalui pemeriksaan langsung oleh dokter spesialis, kelompok ini berpotensi semakin tertinggal dalam proses pendataan dan penerbitan KPD.

Pemerintah harus mengembangkan mekanisme pendataan aktif, pelayanan jemput bola, serta penerbitan dokumen yang dapat menjangkau penyandang disabilitas di dalam institusi tanpa mengharuskan mereka terlebih dahulu meninggalkan institusi untuk menjalani pemeriksaan yang sulit diakses.

Penyandang Disabilitas Harus Membayar Mahal untuk Membuktikan Kondisinya

Kesulitan mendapatkan SKD bukan sekadar kekhawatiran terhadap kebijakan pada masa depan. Sejumlah penyandang disabilitas telah mengalami sendiri hambatan untuk memperoleh surat tersebut.

Dalam rapat konsolidasi organisasi penyandang disabilitas yang diselenggarakan di kantor PJS pada 11 November 2026, beberapa peserta mengungkapkan pengalaman harus mengeluarkan biaya besar, menempuh perjalanan jauh, atau menghadapi prosedur yang berbelit-belit.

Zahwa Rosa Nuraini, penyandang disabilitas Tuli dari GERKATIN Kepemudaan yang berasal dari Papua dan kini tinggal di Jakarta, menceritakan pengalamannya menjalani pemeriksaan pendengaran oleh dokter spesialis THT untuk mendapatkan surat keterangan disabilitas.

Meskipun memiliki BPJS Kesehatan, Zahwa tetap harus membayar Rp650.000 untuk pemeriksaan yang menurut pengalamannya berlangsung sangat singkat.

“Namun, setelah pemeriksaan selesai, saya diminta membayar Rp650.000. Saya merasa biaya tersebut sangat mahal karena pemeriksaannya hanya berlangsung sebentar,” ungkap Zahwa.

Pengalaman serupa juga dilaporkan oleh penyandang disabilitas psikososial yang tergabung dalam kelompok dukungan sebaya. Mereka harus mendatangi beberapa fasilitas kesehatan sebelum dapat memperoleh layanan pemeriksaan dokter spesialis untuk keperluan surat keterangan disabilitas. Dalam pengalaman tersebut, biaya pemeriksaan dilaporkan mencapai Rp600.000 hingga Rp800.000 dan tidak ditanggung BPJS.

Seorang peserta rapat lainnya, Irdanelly dari Komunitas Disabilitas Jakarta (KDJ), menceritakan pengalaman anggota keluarganya yang Tuli dan tinggal di Depok. Mereka belum berhasil mendapatkan SKD karena harus mendatangi RSUD yang jauh dari tempat tinggal, membutuhkan pendampingan, dan menghadapi keterbatasan ekonomi.

Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa persyaratan pemeriksaan medis dapat menimbulkan beban biaya tambahan, atau extra cost of disability, yang semakin memberatkan penyandang disabilitas.

Jika penyandang disabilitas di Jakarta dan sekitarnya saja masih menghadapi hambatan, kondisi penyandang disabilitas di daerah terpencil dan kepulauan tentu perlu mendapatkan perhatian yang jauh lebih besar.

Koalisi Tawarkan Klausul Pengecualian Geografis agar SKD Tetap Dapat Diakses

Koalisi tidak hanya menyampaikan keberatan, tetapi juga mengusulkan agar rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang SKD dan Peraturan Menteri Sosial tentang KPD memuat klausul pengecualian atau afirmasi geografis. Klausul ini ditujukan bagi penyandang disabilitas di wilayah yang tidak memiliki dokter spesialis atau yang secara nyata sulit menjangkau layanan spesialistik akibat jarak, biaya perjalanan, hambatan antarpulau, maupun keterbatasan transportasi.

Usulan pertama adalah membuka jalur pemeriksaan dan penerbitan SKD melalui dokter umum di puskesmas atau RSUD setempat untuk penilaian yang sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya. Ketika diperlukan pendapat dokter spesialis, pemeriksaan awal dapat dibantu melalui telemedisin antarfasilitas kesehatan, dengan supervisi, validasi, atau penetapan oleh dokter spesialis sesuai standar profesi. Dengan cara ini, penyandang disabilitas tidak harus selalu menyeberang pulau untuk mengikuti seluruh proses pemeriksaan.

Usulan berikutnya adalah pengakuan dokumen yang sudah tersedia, termasuk rekam medis terdahulu, surat keterangan dokter, dan hasil asesmen keberfungsian yang dapat dipertanggungjawabkan, agar penyandang disabilitas tidak diwajibkan mengulangi pemeriksaan dari awal tanpa kebutuhan yang jelas. Koalisi juga mengusulkan mekanisme SKD sementara dan KPD sementara bagi pemohon yang menghadapi hambatan akses, dengan masa berlaku dan prosedur verifikasi lanjutan yang diatur secara jelas, agar hak atas layanan dan konsesi tidak tertunda.

Sebagai pelengkap, pemerintah pusat dan daerah didesak menyelenggarakan layanan jemput bola terpadu, termasuk kunjungan tim medis atau dokter spesialis ke wilayah terpencil dan kepulauan. Biaya penyelenggaraan layanan tersebut semestinya ditanggung pemerintah melalui skema anggaran yang sah, bukan dialihkan kepada penyandang disabilitas dan keluarganya.

Koalisi mengusulkan agar pengecualian tidak hanya ditentukan oleh keberadaan dokter spesialis secara administratif di satu kabupaten atau provinsi, tetapi juga oleh keterjangkauan nyata: waktu tempuh, kebutuhan menyeberang pulau, biaya transportasi, kebutuhan pendamping, dan aksesibilitas layanan. Seluruh mekanisme alternatif harus dirumuskan dengan tetap memperhatikan kewenangan profesi, perlindungan data pribadi, persetujuan penyandang disabilitas, serta akuntabilitas hasil asesmen.

Klausul pengecualian geografis tersebut merupakan usulan perubahan regulasi, bukan ketentuan yang telah berlaku. Koalisi meminta pemerintah membahas rumusan dan dasar kewenangannya bersama organisasi penyandang disabilitas, organisasi profesi, serta kementerian terkait sebelum rancangan peraturan disahkan.

KPD Bukan Sekadar Kartu untuk Mendapatkan Potongan Harga

Koalisi menegaskan bahwa KPD tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2026 tentang Konsesi bagi Penyandang Disabilitas dan Insentif bagi Perusahaan.

KPD juga dapat menjadi instrumen pembuktian status disabilitas untuk mempermudah akses terhadap berbagai fasilitas dan hak penyandang disabilitas, termasuk antrean prioritas, tempat duduk prioritas, tempat parkir khusus, jalur penerimaan kerja bagi penyandang disabilitas, beasiswa khusus disabilitas, serta berbagai program perlindungan sosial.

Pengakuan status disabilitas juga berkaitan dengan akses terhadap akomodasi yang layak (reasonable accommodation) dalam pendidikan dan pekerjaan, serta layanan Unit Layanan Disabilitas di lembaga pendidikan dan bidang ketenagakerjaan.

Selain untuk mengakses berbagai layanan yang tersedia saat ini, KPD berpotensi digunakan untuk mempermudah akses terhadap program-program baru bagi penyandang disabilitas yang dikembangkan pemerintah pada masa mendatang.

Meski demikian, Koalisi menekankan bahwa hak penyandang disabilitas tetap melekat berdasarkan peraturan perundang-undangan dan tidak boleh dihilangkan hanya karena seseorang belum memiliki KPD.

Penyandang disabilitas berhak memperoleh SKD dan KPD karena dokumen tersebut berkaitan dengan akses terhadap hak-hak mereka. Karena itu, pemerintah harus menjamin seluruh penyandang disabilitas dapat memperoleh dokumen tersebut tanpa diskriminasi berdasarkan ragam disabilitas, kondisi ekonomi, ataupun wilayah tempat tinggal.

Persyaratan administratif yang terlalu sulit berpotensi menyebabkan penyandang disabilitas kehilangan kesempatan menikmati berbagai fasilitas dan program yang sebenarnya diperuntukkan bagi mereka.

Undang-Undang Tidak Secara Eksplisit Mewajibkan Seluruh Pemeriksaan oleh Dokter Spesialis

Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial, sebagaimana disampaikan dalam berbagai forum pembahasan dengan organisasi penyandang disabilitas, menggunakan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sebagai dasar pengaturan asesmen disabilitas.

Pasal tersebut mengatur bahwa ragam disabilitas yang dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun, Koalisi menilai ketentuan tersebut tidak secara eksplisit mewajibkan seluruh tahapan asesmen disabilitas dilakukan langsung oleh dokter spesialis.

Menurut Koalisi, pemerintah perlu membedakan antara pemeriksaan untuk menegakkan diagnosis penyakit, asesmen kondisi dan keberfungsian seseorang, serta proses penetapan status disabilitas untuk keperluan administratif.

Tidak semua pemeriksaan untuk membuktikan hambatan fungsional seseorang harus memiliki kompleksitas yang sama dengan pemeriksaan untuk menegakkan diagnosis penyakit atau menentukan pengobatan.

Koalisi mengusulkan pengembangan mekanisme yang memungkinkan asesmen awal dilakukan oleh tenaga kesehatan, pekerja sosial, atau tenaga lain yang memiliki kompetensi, dengan penetapan akhir oleh tenaga medis sesuai kewenangannya.

Pemerintah juga didesak mengkaji kewenangan dokter umum untuk melakukan pemeriksaan tertentu serta pemanfaatan instrumen asesmen keberfungsian dan telemedicine, terutama bagi penyandang disabilitas di daerah yang tidak memiliki dokter spesialis.

Usulan tersebut harus disusun bersama organisasi profesi dan pihak terkait agar sesuai dengan aturan kompetensi dan pertanggungjawaban medis.

Menurut Koalisi, Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2016 menggunakan istilah “tenaga medis”, bukan secara eksplisit “dokter spesialis”. Karena itu, Koalisi meminta agar pengaturan teknis memberi ruang mekanisme alternatif untuk daerah dengan keterbatasan layanan, sejauh sesuai dengan kewenangan dan kompetensi profesi serta peraturan kesehatan yang berlaku.

Koalisi juga mengingatkan bahwa Pasal 5 huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur asas dapat dilaksanakan.

Artinya, pemerintah harus mempertimbangkan apakah suatu kebijakan benar-benar dapat diterapkan dalam kondisi nyata, termasuk ketersediaan tenaga medis, fasilitas pelayanan kesehatan, dan kondisi geografis Indonesia.

Dalam diskusi konsolidasi, Fajri Nursyamsi dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) mempertanyakan kemampuan jumlah dokter dan dokter spesialis yang tersedia untuk melayani seluruh kebutuhan asesmen dan penerbitan KPD bagi penyandang disabilitas di Indonesia.

Menurutnya, jika mekanisme yang ditetapkan tidak mungkin dilaksanakan secara efektif dengan sumber daya yang tersedia, pemerintah perlu mempertimbangkan alternatif yang lebih realistis dan dapat diterapkan secara nasional.

Selain itu, Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 menjamin hak setiap orang memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus untuk mendapatkan kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Kekhawatiran terhadap Pemalsuan Tidak Boleh Menghalangi Pemenuhan Hak

Koalisi juga menanggapi kekhawatiran mengenai kemungkinan orang yang bukan penyandang disabilitas menggunakan keterangan palsu untuk memperoleh KPD dan mengakses berbagai manfaat.

Menurut Koalisi, kekhawatiran tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk mewajibkan pemeriksaan spesialistik yang berat kepada seluruh penyandang disabilitas.

Indonesia telah memiliki ketentuan pidana tentang pemalsuan surat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, termasuk Pasal 391 tentang pemalsuan surat serta Pasal 396 dan 397 mengenai pemalsuan surat keterangan tertentu.

Ketentuan tersebut dapat digunakan apabila unsur-unsur tindak pidananya terpenuhi.

Karena itu, Koalisi meminta pemerintah membangun sistem verifikasi yang proporsional, termasuk pernyataan kebenaran informasi, pemeriksaan dokumen pendukung, serta pengawasan dan penegakan hukum terhadap pemalsuan.

Mencegah kemungkinan penipuan tidak boleh dilakukan dengan membebankan prosedur pemeriksaan yang mahal dan sulit diakses kepada seluruh penyandang disabilitas.

96 Organisasi Desak Tiga Kementerian Meninjau Kembali Rencana Kebijakan

Melalui surat terbuka yang didukung oleh 96 organisasi penyandang disabilitas dan organisasi masyarakat sipil dari berbagai wilayah Indonesia, Koalisi menyampaikan 11 tuntutan kepada pemerintah. Beberapa tuntutan utamanya meliputi:

Pertama, Kementerian Kesehatan diminta tidak menetapkan pemeriksaan langsung oleh dokter spesialis sebagai satu-satunya mekanisme penerbitan SKD. Koalisi mendesak pencantuman klausul pengecualian geografis dalam rancangan Permenkes, termasuk jalur pemeriksaan oleh dokter umum sesuai kewenangannya, konsultasi atau validasi jarak jauh melalui telemedisin, dan pemanfaatan rekam medis sebelumnya.

Kedua, Kementerian Sosial diminta tidak menjadikan SKD hasil pemeriksaan langsung dokter spesialis sebagai satu-satunya jalan mendapatkan KPD. Rancangan Permensos perlu menyediakan jalur verifikasi dokumen alternatif yang sah dan mengkaji penerbitan KPD sementara bagi pemohon yang kesulitan mengakses SKD, dengan jaminan akses terhadap hak sesuai ketentuan hukum.

Ketiga, pemerintah harus memastikan penyandang disabilitas di wilayah terpencil dan kepulauan, yang tidak tergabung dalam organisasi, belum memiliki dokumen kependudukan lengkap, atau tinggal di panti dan institusi sosial tetap dapat memperoleh SKD dan KPD. Diperlukan pelayanan jemput bola terpadu dan mekanisme afirmasi geografis yang mempertimbangkan jarak, biaya, waktu tempuh, serta hambatan antarpulau.

Keempat, pemerintah diminta menjamin pembiayaan dan aksesibilitas penerbitan SKD serta KPD, termasuk layanan pemeriksaan bergerak di daerah yang sulit dijangkau. Beban perjalanan, pendampingan, penginapan, dan kebutuhan menghadirkan tenaga medis tidak boleh begitu saja dialihkan kepada penyandang disabilitas.

Kelima, Kemenko PMK diminta segera memfasilitasi koordinasi lintas kementerian guna mencari penyelesaian sebelum peraturan terkait ditetapkan, dengan melibatkan organisasi penyandang disabilitas secara bermakna.

Koalisi juga meminta pemerintah membuka rancangan peraturan kepada publik, melakukan penilaian dampak kebijakan berdasarkan data jumlah penyandang disabilitas dan persebaran dokter spesialis, serta memastikan pelaksanaan ketentuan peralihan dalam Pasal 30 PP Nomor 31 Tahun 2026 bagi penyandang disabilitas yang belum memiliki KPD.

Seluruh 11 tuntutan secara lengkap tercantum dalam surat terbuka yang ditujukan kepada Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, dan Menko PMK.

Bagi Koalisi, pemerintah tidak cukup hanya mengesahkan kebijakan yang menjamin hak penyandang disabilitas. Pemerintah juga bertanggung jawab memastikan bahwa mekanisme administratif untuk mengakses hak tersebut benar-benar dapat digunakan oleh seluruh penyandang disabilitas di Indonesia.

“Jangan sampai negara memberikan hak dengan satu tangan, tetapi menutup pintu untuk memperoleh hak tersebut dengan tangan yang lain.”

Koalisi mendesak Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan Kemenko PMK segera menanggapi surat terbuka yang didukung 96 organisasi tersebut dan membuka dialog dengan organisasi penyandang disabilitas sebelum rancangan peraturan disahkan.

Example 300250
Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *