Jakarta, Gramediapost.com
“Pancasila yang merupakan Ideologi bangsa, dasar negara dan filsafat negara kita, merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa bagi Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila mengajarkan nilai-nilai bijak dan luhur bangsa, – yang lahir, tumbuh, dan berkembang di bumi nusantara tercinta NKRI.Pancasila merupakan puncak kristalisasi dan sublimasi nilai-nilai luhur peradaban bangsa Indonesa yang lahir dan berakar dari nilai-nilai adat-istiadat, kebajikan, filsafat hidup, dan budaya bangsa.
Bangsa Indonesia saat ini sedang mengalami krisis Ideologi. Dari berbagai survei nasional terlihat semakin banyak persentase masyarakat Indonesia yang ingin mengubah atau anti terhadap ideologi Pancasila sebagai ideologi bangsa. Semakin banyak orang atau kelompok yang ingin mengganti 4 pilar berbangsa dan bernegara.Semakin banyak fenomena kasus intoleransi terhadap kelompok-kelompok minoritas. Kita sebagai sebuah bangsa sedang mengalami krisis atau darurat ideologi. Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara yang sah sedang dirongrong dan digerogoti secara terstruktur, sistematis dan massif.”demikian dikemukakan Jeannie Latumahina (Ketua Pusat Pengkajian Sains dan Humanitas DPP Perkumpulan Cendekiawan Protestan Indonesia (PCPI), di Jakarta (16/8/19)
“Karena itu, menjadi panggilan, tugas sejarah serta tanggung jawab spiritual dan moral kita untuk merawat dan membumikan kembali Pancasila.
Pancasila sebagai ideologi kita bersama perlu direfleksikan dan direvitalisasi secara terus menerus agar mampu menjawab kompleksitas tantangan dan problematika sosial kemasyarakatan saat ini.
Pembumian kembali dan reinternalisasi Pancasila merupakan agenda besar yang mendesak dan penting saat ini.
Harus ada gerakan dan terobosan besar secara kultural, politis, sistematis, terstruktur dan massif serta diperlukan kekuatan suprastruktur (negara) untuk merevitaliaasi Pancasila.”tegas Jeannie Latumahina.
Tambah Jeannie lagi,”Harus ada kolaborasi sinergis dari semua elemen bangsa dalam pembumian kembali Pancasila. Harus ada pilot project dan strategi kebudayaan yang baru dalam pembumian Pancasila. Agar Pancasila dan UUD NRI 1945 menjadi Roh setiap WNI, sehingga mampu menjadi pemersatu dalam sebuah Indonesia yang majemuk.”
Untuk itu, ungkap Jeannie lebih lanjut, DPP Perkumpulan Cendekiawan Protestan Indonesia (PCPI), mengusulkan kepada Pemerintahan Jokowi-Kyai Ma’ruf Amin, agar mencanangkan kembali gagasan ” Pembangunan Nasional Sebagai Pengamalan Pancasila” sebagai Paradigma dan strategi Pembangunan Nasional. DPP PCPI mengusulkan agar Presiden Jokowi menyebut Kabinet Kerja Jilid II-nya sebagai “Kabinet Pengamalan Pancasila Menuju Indonesia Unggul”.
Menurut Jeannie,”Satu kegagalan besar kita sebagai bangsa adalah melalaikan kearifan budaya lokal kita. Padahal Pancasila yang dirumuskan oleh Founding Fathers merupakan hasil pergulatan mereka di dunia filsafat (baik Barat/Kristen dan Islam) maupun dalam pengalaman perjuangan merebut kemerdekaa. Akibatnya kemampuan untuk berpikir kritis itu hampir hilang.
Kalau Indonesia mau maju, tata kelola pendidikannya mesti diperbaiki, apalagi salah satu fokus dalam pemerintahan Jokowi Jilid II adalah pembangunan SDM indonesia.”
“Coba perhatikan. Di negara-negara yang peradabannya maju dan teknologi berkembang pesat seperti Eropa, US + Canada, pendidikan dibangun dengan menggunakan dasar yang kokoh yaitu kearifan budaya setempat , dalam hal ini filsafat. Di Prancis, logika dan filsafat (dasar) serta sastra+kritik sastra sudah diajarkan sejak SMA (Lyce), di Jerman juga (Gymnasium). Ini wajib untuk semua jurusan. Sangat berguna untuk melatih kecakapan berpikir (logika) dan kehalusan rasa/budi (via sastra).
Kalau Indonesia mau terapkan ini, mengutamakan kearifan budaya lokal, merupakan suatu langkah maju. Dengan itu, generasi yang cerdas dalam berpikir, tidak mudah termakan hoaks dan benci, tetapi juga melahirkan peradaban yang bermutu lewat karya-karya kreatif bermutu tinggi,”pungkas Jeannie.
Ungkap Jeannie lagi,”Dalam konteks global saat ini, gelombang “Revolusi Keempat” bukanlah sesuatu hal yang perlu ditakuti, malah seharusnya menjadi tantangan kedepan untuk dikendalikan dengan tetap berada dalam jalur yang positif menuju masa depan yang lebih baik, baik dari sisi sosial, ekonomi maupun segala aspek terkait termasuk kepada pertahanan.
Revolusi Keempat adalah sesuatu yang tidak mungkin bisa dihindarkan karena tuntutan jaman, maka siapapun pelakunya, baik pelaku bisnis maupun pembuat kebijakan harus mampu membuat langkah-langkah positif untuk mengendalikan revolusi tersebut menjadi baik bagi kemajuan nusa dan bangsa.
Karena bagaimana juga jika revolusi bergulir namun tidak dapat dikendalikan arahnya, akan bisa memakan “anak-anak revolusi” itu sendiri. Ini perlu menjadi catatan tegas dan seyogyanya dipahami, mengingat bahwa revolusi ke-empat akan dapat menyentuh setiap individu menjadi pelaku dari revolusi tersebut.
Mampu Berfikir Kreatif adalah Kunci Memenangan bagi Pemerintah Mendatang.
Demikian juga namanya revolusi akan selalu membawa perubahan, juga pada tatanan budaya… Nah lihatlah pula budaya nasional sebagai peluang, untuk bagaimana bisa menjual budaya bukan malah pembeli budaya asing yang tidak punya tatanan nilai hidup bermasyarakat, akibat kapitalisasi budaya itu sendiri.
Apakah Indonesia hanya mau jadi penonton?Atau malah ketakutan dengan hantu yang dibangun sendiri??….Tentu tidak, Indonesia punya masyarakat cerdas, yang mampu bergerak dalam berbagai industri kreatif seperti GoJek, Traveloka, Tokopedia, Bukalapak dan banyak lagi lainnya yang sudah menjadi incaran para investor dunia…Lalu bagaimana langkah kebijakan Pemerintah dalam memproteksi kekayaan intelektual bangsa??
Hal Inilah yang harus dikerjakan. Banyak hal yang harus dikerjakan bisa dimulai, seperti halnya pembangunan infrastruktur baik transportasi seperti jalan, jembatan, pelabuhan, namun juga hal terkait dalam manajemen pengadaan dan distribusi barang logistik, hingga kepada pemasaran, serta yang paling penting adalah infrastruktur Tehnologi Informasi , Sains, harus dimiliki oleh Indonesia, dari pusat terhubung hingga pedesaan melalui jaringan berkecepatan tinggi, yang tentu tidak bisa bertumpu kepada satelit, tetapi juga jaringan serat kaca (fiber optik) antar wilayah.
“Industri 4.0 harus dikendalikan melalui regulasi yang tepat supaya tidak merugikan kita sendiri. Sebab, Revolusi industri 4.0 tidak bisa ditolak.
Perkembangan pengetahuan manusia akhirnya menuju ke sana. Menolaknya hanyalah membuai emosi rakyat yang justru menjauhkan mereka dari kesiapan menghadapi tantangan digital. Malah sangat berisiko. Antisipasi dengan bijak serta dibarengi kecerdasan adalah kuncinya.’
(Hotben)
