Bayutami Sammy Amalia (Ketua Umum Sekber Jokowi Nusantara), Karlina Puspa (Ketua Umum Forum Bhineka Indonesia) dan Yerry Tawalujan (Pendiri Forum Cinta Pancasila) dalam keterangannya kepada media pilarnkri.com mengharapkan unjuk rasa serentak itu jangan sampai kebablasan menjadi inkonstitusional.
“Konstitusi itu merupakan kesepakatan bersama seluruh elemen bangsa. Itu lah perekat dan rambu-rambu yang mengatur jalannya kehidupan berbangsa. Jadi konstitusi adalah komitmen bersama dalam bernegara. Makanya negara ini adalah negara hukum,” ujar Bayutami Sammy Amalia.
Selanjutnya Bayutami yang sering dipanggil Jeng Sammy ini mengatakan:
“Kita wajib menghormati demokrasi, kebebasan menyampaikan pendapat. Tapi menyampaikan pendapat juga perlu menghormati pendapat orang lain. Bukan pemaksaan kehendak. Apalagi sampai menyalahkan pihak lain.
Aksi unjuk rasa ini kelihatannya mulai menyalahkan Presiden Jokowi. Ini bisa mengarah pada tindakan inkonstitusional. Apalagi kalau sampai mengganggu-gugat hasil Pemilu 2019, maka itu jelas pengkhianatan pada suara rakyat dan demokrasi,” ujar Jeng Sammy.
Karlina Puspa, Ketua Umum Forum Bhineka Indonesia (FORBIN) menjelaskan, “Pak Jokowi itu Presiden yang dipilih sah dalam proses Pemilu. Simbol negara yang wajib dibela oleh seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu para relawan Jokowi wajib rapatkan barisan untuk mengawal Pak Jokowi dan K.H Ma’ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih.”
Sementara itu Yerry Tawalujan, Pendiri Forum Cinta Pancasila (yang terdiri dari berbagai Ormas Relawan Jokowi) menengarai aksi unjuk rasa mahasiswa itu berpotensi ditunggangi pihak-pihak yang akan melakukan makar.
“Modus operandi dan tujuan gerakan-gerakan ini kan jelas. Empat puluh hari terakhir ini secara masif, simultan dan tanpa henti terjadi kerusuhan-kerusahan yang sangat jelas by-design, sudah diatur sebelumnya. Ujungnya ingin menggagalkan pelantikan Jokowi atau meng-impeach dan menjatuhkan Jokowi. Ini makar namanya,” ujar Yerry.
Yerry Tawalujan juga meminta agar seluruh masyarakat mendukung penuh langkah-langkah yang diambil Polri dalam menghadapi aksi-aksi unjuk rasa berujung anarkis. (25/9/2019)
