Paslon Idris – Imam Bisa Didiskualifikasi dalam Pilkada Sebab Melanggar Protokoler Kesehatan
Jakarta, Pilarnkri.com
Jelang Pilkada serentak 09 Desember, seluruh Calon Kandidat diharapkan mematuhi Protokol kesehatan guna mencegah pennyebaran wabah covid -19 semakin meluas.
Seperti Pilkada Kota Depok yang hanya tinggal menghitung hari, yang terdiri dari 2 Paslon yakni Pradi – Afifah no. Urut 01 dan Idris – Imam no. Urut 02.
Menurut Koordinator Seknas Indonesia Maju, Rusdi Ali Hanafia. Pilkada kali ini justru yang akan di sorot adalah bagaimana calon pemimpin mampu menjaga kondusifitas dan tetap menjaga 3M (Menjaga Jarak, Memakai Masker dan Mencuci Tangan) agar perjuangan demokrasi tetap bisa di laksanakan namun tetap memerangi virus covid 19 ini.
“Saya pikir, justru calon kepala daerah ini harus lebih giat dan lebih tegas menjalankan protokol kesehatan. Sebab saya melihat banyak fakta dari Vidio yang beredar bahwa Paslon no. Urut 2 itu melanggar protokoler kesehatan yaitu beliau ketemu Guru kita Habibana Rizieq Sihab tanpa menggunakan masker, tanpa menjaga jarak, dan bersentuhan langsung. Sebab kita harus memuliakan Guru kita dengan menjaga nya” ujar Rusdi.
Selain sebagai koordinator Seknas Indonesia Maju, Rusdi juga tercatat sebagai ketua DPP KNPI yang aktif mendukung pilkada serentak dengan tetap menjalankan protokol kesehatan.
“Kalau sebelum terpilih, sudah banyak melanggar peraturan. Hemat saya, warga Depok harus teliti lagi dan lebih fokus melihat sosok figur ini. Sebab Paslon 02 sudah jelas jelas tidak memikirkan rakyat nya dengan mengedepankan Ego Silaturahim kesana sini tanpa 3M, bisa jadi malah Paslon 02 ini yang akan menularkan ke Guru kita semua Habibana Rizieq Sihab. Ini bahaya !!!” lanjut Rusdi.
“Saya menegaskan kepada seluruh anggota saya, kader kader saya yang berada di kota Depok untuk mengajak kepada masyarakat agar tetap patuh terhadap protokol kesehatan dan jangan sampai masyarakat salah dalam memilih” lanjut Rusdi
Sebagai info tambahan, bahwa Mendagri dan KPU akan bertindak tegas bahkan tidak ragu untuk mendiskualifikasi calon terpilih yang terbukti melanggar covid 19.( R )
