Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example floating
Example floating
Example 728x250
EkonomiFeatured

Ketua Umum APMAKI Prihatin Atas Maraknya Food Tray Import Berkualitas Rendah

50
×

Ketua Umum APMAKI Prihatin Atas Maraknya Food Tray Import Berkualitas Rendah

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

Pilarnkri.com

 

Example 300x600

Jakarta,- APMAKI (Asosiasi Produsen Wadah Makanan Indonesia) menyelenggarakan talkshow dengan tema “Peran serta Industri dalam Negeri dalam Rangka Mendukung Terjalinnya Keamanan dan Kesehatan Konsumen Indonesia” yang diadakan dihotel Best Western, Jakarta pada hari Rabu, tanggal 13 Agustus 2025. Acara ini dihadiri oleh Prof. Ir. Tumiran M. Eng, Ph.D. (Dewan Pembina APMAKI), Niti Emilia, S.K.M, M.K.M (Ketua YLKI) dan Budi Triswanto, ST, MM (Analisis Standardisasi Ahli Madya). Acara ini juga diliput oleh para jurnalis media on-line

Acara ini bertujuan untuk:

* Membahas peran pelaku industri dalam negeri dalam mendukung terjaminnya keamanan dan Kesehatan konsumen Indonesia

* Membahas peran pemerintah dalam mendukung industri dalam negeri

* Peranan industri dalam negeri dalam membuka lapangan pekerjaan dan pengentasan pengangguran. Mengidentifikasi program unggulan pemerintah yang dapat meningkatkan daya saing industri dalam negeri

* Meningkatkanan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya mendukung industri dalam negeri.

* Membahas penerapan Standard Nasional Indonesia (SNI) dan Good Manufacturing Practices

* Membahas penegakan hukum pelanggaran SNI yang membahayakan kesehatan (SNI Palsu)

* Memperkuat kolaborasi antara pemerintah, industri, dan masyarakat dalam pengawasan produk. -Membangun kesadaran konsumen untuk memilih produk yang aman dan terjamin

Ketua Umum APMAKI, Alie Cendrawan, menegaskan bahwa keberhasilan program MBG tidak hanya diukur dari kandungan gizi makanan yang disajikan, tetapi juga dari keamanan wadah yang digunakan. Menurutnya, belakangan ini marak beredar wadah berbahan stainless steel kualitas rendah, seperti tipe 201 atau berbasis besi murah, yang berisiko melepaskan partikel logam berbahaya ke makanan.

Ia mengungkapkan, saat ini marak beredar wadah berbahan stainless steel kualitas rendah seperti tipe 201 atau berbasis besi murah. Padahal, standar aman minimal seharusnya menggunakan tipe 304 atau 316 yang lebih tahan korosi dan aman untuk kontak langsung dengan makanan.

“Kalau kualitas wadahnya buruk, risiko kontaminasi logam berat meningkat. Ini bisa membahayakan kesehatan penerima manfaat, terutama anak-anak. Kami mendorong agar seluruh distribusi makanan pemerintah hanya memakai peralatan yang lolos uji keamanan pangan,” tegas Alie.

Potensi Ekonomi dan Kemandirian Industri Lokal

Dalam kesempatan yang sama, Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Ir. Tumiran, menyoroti potensi ekonomi besar yang bisa digerakkan melalui program MBG. Ia menekankan, apabila seluruh peralatan makan diproduksi oleh industri dalam negeri, dampaknya akan signifikan terhadap pertumbuhan UMKM dan penyerapan tenaga kerja di sektor manufaktur.

“Kalau alat makannya saja impor, bagaimana mau bicara kemandirian? UMKM siap memproduksi, tinggal butuh dukungan modal dan akses pasar,” ujarnya. Menurutnya, produksi lokal tidak hanya memperkuat ekonomi nasional, tetapi juga memastikan kontrol mutu sesuai standar keamanan pangan yang berlaku di Indonesia.

Dari sisi regulasi, Budi Triswanto dari Badan Standardisasi Nasional (BSN) mengingatkan bahwa wadah makanan wajib bebas dari bahan kimia berbahaya, memiliki ketebalan minimal sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI), dan tidak mudah penyok. Menurutnya, wadah tipis berisiko men jadi tempat berkembang biaknya bakteri, sementara logam berkualitas rendah dapat melepaskan partikel berbahaya ke makanan.

Pengawasan dan Perlindungan Konsumen

Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Niti Emilia, mengingatkan bahwa kesehatan dan keselamatan merupakan hak dasar konsumen yang wajib dilindungi. Ia menyoroti lemahnya pengawasan terhadap produk wadah makanan yang beredar di pasaran, termasuk di e-commerce, yang sering kali dijual tanpa jaminan keaslian bahan.

“Konsumen tidak bisa menilai keamanan bahan hanya dengan melihat. Mereka harus mengandalkan label SNI dan sertifikasi resmi. Pemalsuan label, misalnya mengklaim tipe 304 padahal kualitas rendah, adalah pelanggaran hukum yang berisiko memicu keracunan massal,” tegas Niti.

YLKI mendesak pemerintah memperluas pengawasan tidak hanya pada kualitas makanan, tetapi juga peralatan makan yang digunakan di lapangan.

 

Example 300250
Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *