Pilarnkri.com
Jakarta,- Aliansi Pemantau Program Badan Gizi Nasional (APPBGN) melakukan aksi protes terhadap praktik yang menurut mereka tidak transparan dalam pengelolaan program gizi nasional, termasuk dugaan jual beli “titik dapur” serta proses verifikasi mitra yang dipertanyakan. Aksi ini dilakukan pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2025 bersama sejumlah calon mitra daerah di depan kantor pusat Badan Gizi Nasional (BGN) dan dilaksanakan secara damai serta diliput oleh media-media online Nasional.
Dalam aksinya, para peserta membawa sejumlah tuntutan resmi yang dibacakan di depan pintu gedung BGN. Tuntutan utama mereka meliputi:
* Pejabat dan tim verifikator BGN yang terlibat dalam dugaan praktik curang diminta untuk mengundurkan diri.
* Pengusutan menyeluruh terhadap dugaan jual beli titik dapur dan manipulasi verifikasi mitra.
* Pemulihan hak-hak mitra daerah yang mengalami kerugian akibat kebijakan rollback program gizi.
Mereka juga telah menyampaikan somasi resmi kepada pihak BGN sebagai bentuk tekanan agar dalam jangka waktu tertentu mendapat respons nyata.
Menurut Ketua Umum APPBGN, Ahmad Yazid, kebijakan rollback yang diterapkan BGN tidak hanya merugikan mitra daerah yang telah berinvestasi dalam fasilitas dapur gizi, tetapi juga membuka peluang praktik intervensi dan permainan dalam proses verifikasi mitra. “Banyak calon mitra yang sudah memenuhi syarat, namun digugurkan tanpa alasan jelas, sementara pihak lain yang diduga memiliki kedekatan tertentu dapat lolos,” ujarnya di sela-sela aksi.
APPBGN menegaskan bahwa program gizi nasional seharusnya menjadi instrumen publik untuk mengentaskan stunting dan memperbaiki kualitas gizi masyarakat, dan bukan dijadikan lahan bisnis atau kepentingan kelompok tertentu.
Aksi berjalan dengan tertib dan mendapat pengawalan dari aparat kepolisian. Hingga berita ini disusun, belum ada pernyataan resmi dari BGN menyikapi tuntutan APPBGN.
Sejauh ini belum diketahui siapa pejabat spesifik yang dituntut mundur, serta sejauh mana pengaruh kebijakan rollback terhadap mitra daerah.
Belum ada data lengkap mengenai jumlah mitra yang dirugikan atau besaran kerugian yang dialami.
Untuk memperkuat tuntutan mereka, APPBGN perlu menghadirkan bukti dokumenter (misalnya dokumen kontrak, hasil verifikasi, dan laporan audit) yang mendukung tuduhan manipulasi.
Ke depannya, BGN sebagai lembaga negara harus menanggapi tuntutan tersebut secara transparan dan terbuka kepada publik agar kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan program gizi dapat pulih.
