Pilarnkri.com
JAKARTA — Ketua Yayasan Komite Utang Kehormatan Belanda (KHKB), Jeffry Pondaag menyampaikan seruan keras terkait penegakan keadilan sejarah atas aksi pendudukan dan kejahatan perang yang dilakukan Belanda di Indonesia. Dalam pandangannya, klaim historis Belanda yang menyebut Indonesia sebagai “mantan Hindia Belanda” adalah bentuk pengabaian atas kedaulatan bangsa dan pelecehan terhadap sejarah kemerdekaan Indonesia.
Jeffry menegaskan bahwa kedatangan Belanda di Nusantara sejak akhir abad ke-16 bukanlah misi perdagangan atau pembawa peradaban, melainkan bentuk perampokan dan perampasan hak atas tanah air yang berjarak 18.000 kilometer dari negeri Belanda. KHKB yang berdiri sejak 5 Mei 2005—bertepatan dengan hari pembebasan Belanda dari pendudukan Jerman—dibentuk untuk menuntut kesetaraan dan keadilan hukum bagi korban kejahatan perang Belanda di Indonesia.
”Belanda tidak pernah memiliki hak hukum atas tanah air Indonesia. Mereka datang bukan sebagai pedagang, melainkan perampok. Jika Belanda merayakan pembebasan mereka dari Jerman pada 5 Mei, mengapa mereka tidak mau mengakui secara penuh kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945? Pendudukan mereka di Indonesia salah total, tanpa koma,” tegas Jeffry Pondaag.
Poin-Poin Utama Pernyataan KHKB:
1. Penolakan Perspektif Kolonial: Menolak narasi sejarah yang terdistorsi oleh sudut pandang kolonial. Nusantara telah memiliki penghuni dan peradaban sendiri sebelum kedatangan bangsa asing.
2. Pengakuan Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945: Menuntut Pemerintah Belanda mengakui secara de jure dan de facto kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, bukan 27 Desember 1949, guna menghentikan klaim bahwa perang pascakemerdekaan adalah aksi polisionil internal.
3. Pertanggungjawaban Ekonomi (KTT Meja Bundar): Mengungkit beban keuangan 4,5 miliar Gulden yang dipaksakan kepada Indonesia pada tahun 1949. Modal serta hasil perampasan tersebut digunakan untuk mendanai pembangunan infrastruktur dan ekonomi di Belanda.
4. Pengembalian Benda Bersejarah secara Utuh: Mempertanyakan mekanisme pengembalian puluhan ribu barang artefak budaya Indonesia oleh Belanda, yang seharusnya dilakukan tanpa syarat dan diiringi permohonan maaf resmi.
5. Penegakan Keadilan Korban Kejahatan Perang: Mengkritik perlakuan diskriminatif terhadap para korban pembantaian massal di Rawagede, Sulawesi Selatan (Westerling), Jawa Timur, dan wilayah lainnya yang belum mendapatkan keadilan proporsional.
”Gedung-gedung dan fasilitas umum di Belanda dibangun dari hasil kekayaan Indonesia dan beban utang yang ditimpakan kepada kita saat awal kemerdekaan. Kami menuntut keadilan sejarah yang jujur, bukan diplomasi setengah hati,” tambah Jeffry.
Tuntutan Sikap Kepada Pemerintah dan Masyarakat
Jeffry Pondaag mengimbau seluruh elemen masyarakat Indonesia, pakar hukum, serta pemerintah untuk tidak lagi mengadopsi terminologi kolonial dan berani mengambil sikap tegas terhadap Kedutaan Besar Belanda. KHKB menekankan bahwa perjuangan ini bukan didasari oleh kebencian personal kepada bangsa Belanda, melainkan demi menuntut keadilan hukum internasional dan menghormati jasa para pejuang yang gugur.
Tentang Yayasan Komite Utang Kehormatan Belanda (KHKB)
Yayasan Komite Utang Kehormatan Belanda (KHKB / Stichting Komitee Ereschulden Indonesië) adalah organisasi independen yang berjuang sejak tahun 2005 untuk menuntut pertanggungjawaban moral, hukum, dan finansial Pemerintah Belanda atas penjajahan, kejahatan perang, dan pelanggaran HAM berat yang dilakukan di Indonesia selama masa kolonial dan agresi militer (1945–1949).
