WEBINAR SOSIALISASI BANTUAN BERAS PKH
Jakarta, 16 September 2020
Di tengah pandemi, bantuan sosial menjadi oase yang begitu dinanti masyarakat. Namun seringkali, masyarakat tidak mengetahui informasi yang jelas tentang bansos tersebut, sehingga banyak informasi simpang siur bahkan bansos tidak tersampaikan tepat sasaran.
Saat Webinar “Sosialisasi Bantuan Beras Program Keluarga Harapan (PKH)”, melalui aplikasi Zoom, Rabu (16/9/2020), Direktur Jendral IKP Kementerian Kominfo RI melalui Kepala Pusat Litbang Aplikasi Informatika Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo RI Wiryanta menyampaikan, pemerintah telah menghadirkan berbagai bantuan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui berbagai media, baik melalui rekening, pos, porter, dan sebagainya. Namun bantuan akan sia-sia jika si penerima tidak mengetahui keberadaan bantuan.
Menurutnya, sosialisasi terus menerus melalui berbagai cara sesuai keberadaan KPM, menjadi kunci sukses bantuan termanfaatkan. Dia pun mengajak seluruh jajaran kominfo se-Indonesia untuk mengabarkan keberadaan bansos, agar tersampaikan kepada masyarakat.
“Sebarkan tentang bansos ini kepada masyarakat luas, agar masyarakat tahu dan dapat memafaatkan bantuan ini,” ujarnya.
Hal ini pun diamini Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK Tb Achmad Choesni. Menurutnya, informasi mengenai bansos yang akurat dan cepat memengaruhi penyaluran bansos agar tepat sasaran.
“Salah satu indikator agar penyaluran bansos tepat sasaran, dengan penyebaran informasi tentang bansos yang akurat dan cepat. Untuk itu perlu peran serta teman-teman semua yang ada di Kominfo seluruh dari Aceh sampai Papua,” katanya.
Sejak 31 Maret 2020, tambah Choesni, pemerintah terus mengucurkan program Jaring pengaman sosial (JPS) dan stimulus ekonomi, dengan cara memperluas cakupan dan meningkatkan nilai bantuan program regular, serta memberikan program nonregular yang menyasar rumah tangga miskin baru (non-DTKS) yang terkena dampak ekonomi akibat Covid-19. Salah satunya, bantuan sosial beras, yang diluncurkan sesuai arahan Presiden terkait percepatan realisasi anggaran, khususnya yang masuk dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Pelaksanaan bantuan sosial beras telah dilaksanakan selama tiga bulan terhitung sejak Agustus hingga Oktober 2020,dan disalurkan mulai September sampai Oktober 2020.
Pelaksana Harian (Plh) Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Bulog Triyana menambahkan, setiap KPM memperoleh bantuan sebanyak 15 kg per bulan dengan kualitas beras medium. Total sebanyak 10 juta KPM PKH dengan kuantum penyaluran beras sebanyak 450.000 ton.
Triyana pun menjamin kualitas beras bansos memiliki kualitas yang baik. Pihaknya selalu menjaga kualitas beras bansos yang akan disalurkan kepada masyarakat. Karung beras yang digunakan pun baru, sehingga tidak mudah sobek. Hingga kini sebanyak 14 provinsi sudah mulai menyalurkan beras bansos.
Beras bansos, ungkapnya, berasal dari para petani seluruh Indonesia. Menurut Triyana, apabila ada kendala mengenai bansos beras, dapat menghubungi pihaknya di Divisi Perencanaan Operasional dengan kontak 089619312409 atau langsung melalui website lapor.go.id atau tatap muka kepada Administrator SPP Bansos Pangan di pusat ataupun di daerah, seperti Dinas Sosial, TKSK, Perum Bulog atau Himbara setempat, melalui telepon, email, Facebook/Twitter, fax, surat, surat kabar, dan call center ataupun sms ke 1708.