Kota Percontohan untuk Menggiatkan Aksi Perubahan Iklim
Jakarta, Pilarnkri.com
Upaya menggiatkan aksi perubahan iklim di Indonesia perlu didorong dalam berbagai aspek. Salah satunya melalui kota percontohan yang menjadi acuan belajar hingga penerapan kebijakan jangka panjang.
Sejak Agustus 2019 Uni Eropa mendanai program International Urban Coorperation (IUC) Asia untuk mendukung dan menyediakan asistensi teknis 5 kota pilot yaitu Palembang, Denpasar, Depok, Malang, dan Makassar dalam perancangan Rencana Aksi Iklim kota.
Dukungan yang diberikan terdiri atas pelatihan intensif dan pendampingan teknis untuk tiap tahap penyusunan Rencana Aksi Iklim kota, seperti inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK), kajian kerentanan dan risiko iklim, penetapan target, pemantauan/verifikasi, dan pilihan/implementasi pendanaan proyek perubahan iklim.
Duta Besar Uni Eropa di Indonesia, H.E. Vincent Piket mengatakan perubahan iklim menjadi isu penting yang kini menjadi fokus Uni Eropa untuk itu kami menggandeng Indonesia yang juga berpotensi terdampak bencana karena perubahan iklim.
“Indonesia mempunyai banyak bahaya alam yang kemudian berdampak pada ekonomi dan kehidupan masyarakat, terlebih saat pandemi, sehingga ancaman krisis iklim menjadi semakin penting diperhatikan. Melalui kota percontohan ini, kami berharap bisa melihat adanya peningkatan target penurunan emisi karbon 41 persen,” ujar Piket dalam Launching of the Climate Action Plans of the Indonesia Cities, Rabu (4/11), dalam rangkaian Pekan Diplomasi Iklim Uni Eropa.
Direktorat Jenderal untuk Aksi Iklim Komisi Eropa, Manuel Carmona menambahkan upaya ini bertujuan tidak sekadar untuk kepentingan perusahaan ataupun manusia, namun juga keberlangsungan alam. “Sebab kita hidup dan tumbuh di alam itu,” tegasnya. Ia melanjutkan, sektor swasta pun perlu dirangkul. Mulai dari bijak dalam menjalankan usaha berkelanjutan hingga pemberian insentif dalam menjalankan rencana aksi ramah lingkungan. “Para investor (juga) semakin memahami proyek-proyek untuk investasi berbasis keberlanjutan,” ujarnya.
Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ruandha Agung Sugardiman mengatakan saat ini Indonesia terus berupaya ikut melakukan aksi nyata perubahan iklim, termasuk dengan ikut meratifikasi kesepakatan Paris soal isu perubahan iklim.
“Pemerintah Indonesia terus berupaya berbagai cara, antara lain menerapkan perilaku ramah lingkungan untuk jangka panjang hingga memberikan insentif untuk produk sampah dan limbah yang semakin meningkat”,” ucapnya.
Berkenaan itu, Bernadia Irawati Tjandradewi dari Sekretariat GCoM Asia Tenggara menegaskan, pemerintah daerah pun penting untuk dilibatkan aktif dalam upaya pemulihan ekonomi berbasis aksi perubahan iklim ini. “Peran pemerintah lokal merespons pemulihan dan pembangunan ulang kota-kota sangat penting. Kami pun turut mengadvokasi kota-kota di Asia Tenggara,” pungkasnya.
==&&==
(Hotben)
